Ahok Angkat Bicara Soal Dugaan Oplosan BBM di Pertamina, Ingin Sidang Terbuka

Ahok Angkat Bicara Soal Dugaan Oplosan BBM di Pertamina

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menanggapi dugaan oplosan BBM yang terjadi di Pertamina. Menurutnya, secara teknis, hal tersebut sulit untuk dideteksi.

“Soal itu, kita nggak bisa tahu teknisnya,” ujar Ahok dalam wawancara di kanal YouTube Liputan 6 pada Sabtu (1/3/2025).

Meski begitu, Ahok menegaskan bahwa praktik semacam itu seharusnya tidak terjadi di lingkungan BUMN. Menurutnya, dalam setiap pengadaan, perusahaan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Kalau sampai ada yang menerima bahan bakar campuran seperti itu, berarti ada permainan kotor di dalamnya. Seharusnya kalau proses pengadaannya benar, hal ini tidak akan terjadi,” tegasnya.

Mengungkit Pengadaan yang Tak Sesuai Saat Jadi Gubernur DKI

Ahok juga menyinggung pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia mengingat bagaimana dirinya dituduh menelantarkan proyek infrastruktur, termasuk pengadaan bus TransJakarta.

“Orang suka bilang Ahok menelantarkan proyek pedestrian dan bus TransJakarta, ratusan unit, ratusan miliar rupiah. Memang benar saya tidak memprosesnya, tapi karena barang yang datang tidak sesuai spesifikasi. Jadi, wajar kalau saya tolak,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa saat itu, ia lebih memilih menolak barang yang tidak sesuai daripada menerima dan berpotensi merugikan negara.

“Kalau saya terima, berarti saya ikut main curang. Harusnya semua pengadaan ada insinyur yang mengecek kualitas barang sebelum diterima,” katanya.

Tanggapan soal Dugaan Korupsi Pertamina

Terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina, Ahok mengaku siap memberikan keterangan jika dipanggil oleh jaksa. Ia bahkan mengaku memiliki rekaman rapat yang bisa membuktikan keterangannya.

“Saya siap membantu dan senang kalau sidang dilakukan secara terbuka. Saya ingin seluruh rakyat Indonesia mendengar sendiri apa yang terjadi di dalam Pertamina dan alasan saya marah-marah,” tandasnya.

Ahok juga mempertanyakan kinerja ratusan ribu pegawai Pertamina jika masih ada kasus seperti ini.

“Kalau sampai minyak yang masuk masih harus diuji oleh komisaris utama di Tanjung Priok, ya semua pegawai dipecat saja,” tambahnya.

Respons Konsultan Hukum

Menanggapi pernyataan Ahok, Konsultan Hukum PSN PIK-2, Muannas Alaidid, menilai bahwa Ahok justru terlihat panik.

“Sidang kasus korupsi pasti terbuka untuk umum, kecuali kasus anak atau asusila yang bersifat tertutup. Tapi kenapa Ahok yang sekarang kelihatan panik?” tulis Muannas di akun X pribadinya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan pengoplosan BBM di Pertamina, di mana Pertalite dicampur menjadi Pertamax, bahkan Premium juga dioplos. Akibat praktik ini, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp168,5 triliun dalam periode 2018-2023.

(*)