MallGede News AHY: Ada Lingkaran Jokowi Ingin Ambil Paksa Partai Demokrat

AHY: Ada Lingkaran Jokowi Ingin Ambil Paksa Partai Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga ada gerakan politik yang dilakukan pejabat lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

“Ada gerakan politik yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2).

AHY menambahkan, dia telah mendapatkan informasi dari banyak pihak tentang gerakan itu.

Baca Juga  Khofifah: Sesuai Undang-undang, Menteri Dilarang Rangkap Jabatan

“Yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Joko Widodo,” kata AHY.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi pihak istana untuk meminta tanggapan atas pernyataan AHY. Namun, pesan singkat dan panggilan telepon CNNIndonesia.com belum direspons pihak Istana.

AHY mengklaim manuver politik ini sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meski demikian, ia tak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam persoalan tersebut ini.

Baca Juga  Roy Suryo: Mau Disebut Seaglider atau Drone, Tetap Saja Kecolongan

“Tadi pagi saya telah mengirimkan surat resmi Kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan,” kata Agus.

Agus merinci manuver ini diinisiasi oleh lima orang kader dan eks kader Partai Demokrat. Mereka diantaranya satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tak aktif, satu mantan kader yang diberhentikan sejak 9 tahun lalu akibat korupsi.

Baca Juga  Jokowi Perintahkan Kepala BNPB dan Mensos Risma ke Lokasi Gempa Mamuju

“Dan satu mantan kader dari berhenti dari partai tiga tahun. Sedangkan non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedangkan dimintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo,” kata Agus.

Artikel asli cnn

1 Likes

Author: Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *