MallGede News Amien Rais Minta Wapres Ingatkan Jokowi soal Perpres Investasi Miras

Amien Rais Minta Wapres Ingatkan Jokowi soal Perpres Investasi Miras

Perpres terkait investasi miras di sejumlah wilayah di RI menuai kontroversi. Inisiator Partai Ummat, Amien Rais, menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan perpres itu merupakan kesalahan fatal.

“Tapi saya kira Pak Jokowi sudah membuat langkah yang fatal secara moral secara politik ya, karena jelas sekali yang dilakukan Pak Jokowi itu adalah menabrak langsung ketentuan Al-Qur’an, di mana khamer atau miras itu dan Judi merupakan dosa besar,” kata Amien Rais dalam tayangan yang disiarkan di akun YouTube-nya, Senin (1/3/2024).

Amien Rais juga meminta organisasi Islam lainnya menentukan sikap agar perpres itu dicabut. Menurut Amies Rais, perizinan investasi miras ini dapat menghancurkan moral bangsa.

“Jadi ini saya meminta supaya MUI, Muhammadiyah, Nahdlatul uUama tapi juga seluruh eksponen umat Islam itu segera meminta supaya perpres itu dicabut selesai. Mengapa? Ini adalah taruhan bagi generasi muda kita. Memang perpres itu berlaku hanya untuk beberapa wilayah, tapi sudahlah tidak diberikan legalitas atau legalisasi saja sudah seperti itu keadaan kita,” ujarnya.

“Jadi ya memang sudah itu tren dari masyarakat yang mestinya kita tutup jangan sampai kemudian terjadi kehancuran akhlak apalagi anak muda, generasi muda kita itu menenggak miras dan main judi apalagi. Jadi ini saya nggak tahu apa yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi itu. Jadi sudahlah, saya kadang-kadang sampai kehabisan kata-kata bagaimana ya,” lanjut Amien Rais.

Baca Juga  Tak Jadi di Lombok, Syekh Ali Jaber Akan Dimakamkan di Tangerang

Amien Rais juga meminta Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan Jokowi terkait perpres ini. Dia berharap Ma’ruf Amin, yang sekaligus merupakan ulama, memberi tahu Jokowi agar perpres itu dicabut.

“Mohon Pak Kiai para ulama, juga Pak Ma’ruf Amin, panjenengan bisa mengatakan Pak Presiden ini keliru Pak, tolong Pak. Jadi saya juga dipilih pak sama saja jadi kedudukannya juga terpilih jadi tidak ada salahnya kalau Kiai Ma’ruf Amin yang saya anggap sejak dulu tangguh paham sekali fikih Islam di atas rata-rata ulama ya tolong itu dihentikan,” ujarnya.

Redaksi telah berupaya meminta tanggapan Istana Kepresidenan mengenai pernyataan Amien Rais ini. Jubir Presiden, Fadjroel Rachman, menyerahkan kepada Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Proses konfirmasi ke Bahlil masih dilakukan dan belum mendapatkan respons.

Lalu, terkait permintaan Amien Rais kepada Ma’ruf Amin ini, redaksi juga sudah meminta keterangan dari pihak jubir Wapres. Namun belum berkenan menjawab.

“Kalau terkait dengan itu Wapres belum berkenan menjawab apa pun terkait hal itu, termasuk kepada permintaan Pak Amien Rais juga, nanti kalau sudah berkenan menjawab, pasti dikabarin,” kata jubir Wapres, Masduki Baidlowi.

Baca Juga  Jasa Marga: Penutupan Rest Area Km 50 Tol Japek Atas Saran Korlantas Polri

Perpres Investasi Miras ini memang menuai kontroversi. Tapi ada beberapa partai politik yang mendukung. Salah satunya, NasDem yakin perpres itu akan sesuai dengan kearifan lokal.

“Saya yakin pemerintah sudah melakukan kajian yang komprehensif dan selektif sebelum memutuskan hal tersebut. Selama ini memang banyak daerah di Indonesia yang memiliki kearifan lokal berupa minuman khas yang beralkohol, seperti sopi, tuak, arak, ciu, dan lain sebagainya,” kata Ketua DPP NasDem Martin Manurung kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021).

NasDem juga berharap kehadiran perpres itu dapat menambah devisa dan penghasilan warga setempat. Sebab, menurutnya, kehadiran investasi minuman beralkohol dapat memperbesar potensi pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja.

“Bayangkan, berdasarkan data UN Comtrade, nilai impor kita untuk minuman beralkohol jenis wine dan wiski saja di tahun 2018 mencapai kisaran US$ 28 juta. Kalau ada investasi di dalam negeri, tentu akan mengurangi impor, menambah pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

Begitu juga PKB, yang menilai aturan dalam perpres itu sudah sesuai dengan kearifan lokal.

Baca Juga  Erick Thohir: Jakarta-Bali Cuma Rp 200.000 Pakai Mobil Listrik

“Perpres ini sudah sesuai dengan kearifan lokal dan dukungan investasi pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah,” kata Ketua DPP PKB Faisol Riza kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021).

“Kan nggak seluruh wilayah Indonesia. Makanya dipilih Bali, NTT, Sulut, dan Papua karena memang secara sosial-politik memungkinkan,” imbuhnya.

Selanjutnya, Partai Golkar juga mempermasalahkan perpres yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait investasi miras di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua. Golkar menyatakan yang penting sesuai aturan dan memberi dampak positif bagi masyarakat.

“Ya nggak masalah, selama masih sesuai dalam aturan koridor yang berlaku, asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kan meningkatkan devisa negara,” kata Ketua DPP Golkar Dave Laksono kepada wartawan, Sabtu (27/2).

Meski tidak mempermasalahkannya, Dave mengatakan pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut terkait aturan hingga dampak sosial dari diizinkannya investasi miras. Terutama, kata dia, perlu diperhitungkan apakah keputusan itu berdampak besar bagi ekonomi lokal dan nasional.

“Ya tentunya perlu pengkajian-pengkajian terhadap aturan-aturan dan dampak sosial. Akan tetapi yang utama dilihat apakah besaran investasi tersebut memiliki dampak yang berarti pada ekonomi lokal dan nasional,” ucapnya.

Artikel asli detik

0 Likes

Author: Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *