MallGede News Debt Collector Harus Pegang SPPI, Ini Aturan Penarikan Kendaraan Leasing

Debt Collector Harus Pegang SPPI, Ini Aturan Penarikan Kendaraan Leasing

Polisi mengamankan 11 orang debt collector yang menghadang dan mengepung anggota TNI Serda Nurhadi. Terkait hal ini, ada aturan dalam penarikan kendaraan leasing oleh debt collector.

“Bahwa ada empat aturan debt collector, finance ini apabila ada tunggakan debitur. Aturannya ada empat dari finance ini,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Utara, Jakarta Utara, Senin (10/5/2021).

Yang pertama, perusahaan pembiayaan (leasing) harus mengeluarkan surat kuasa kepada debt collector yang ditunjuk. Kedua, perusahaan pembiayaan harus memiliki jaminan fidusia.

Baca Juga  Geger Domba Bermata Satu, Lahir di Tepi Citarum Setelah Natal

Dalam proses penarikan ini, pihak perusahaan pembiayaan atau leasing tidak bisa serta-merta melakukan penarikan kendaraan. Dalam UU Fidusia diatur, leasing wajib memberikan surat peringatan terlebih dahulu.

“Yang ketiga ada surat peringatan baik surat peringatan (SP) 1, SP 2, dan keempat adalah tanda pengenal. Ini empat aturan yang bisa diberikan finance kepada siapa yang menjadi kuasa,” katanya.

Terkait kasus debt collector yang mengepung Serda Nurhadi ini sendiri, perusahaan pembiayaan tersebut menguasakan kepada PT ACK.

Baca Juga  Komnas HAM: Polisi Langgar HAM soal Tewasnya 4 Laskar FPI

“Oleh finance Clipan Finance ini menguasakan kepada PT ACK. Yang sebenarnya oleh PT ACK menunjuk orangnya sendiri di PT itu yang punya Sertifikat Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI), PT ACK ini harusnya menunjukkan kepada seseorang yang memiliki SPPI baru dikatakan mekanisme yang sah,” jelasnya.

Dalam kasus ini, PT ACK tidak menunjuk orang yang bersertifikat SPPI untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut.

Baca Juga  Pemerintah Minta Masyarakat Lapor jika Atribut FPI Masih Digunakan

“Dia menunjuk orang-orang yang ada di belakang ini tanpa surat resmi. Walau ada surat kuasanya, tapi tidak memiliki klasifikasi, tidak memiliki SPPI, itu ilegal namanya,” tuturnya.

Seperti diketahui, Serda Nurhadi dikepung sejumlah debt collector di Koja, Jakarta Utara. Padahal Serda Nurhadi saat itu berniat mengantar pemilik kendaraan yang sakit menuju ke rumah sakit.

Polisi telah menetapkan 11 orang debt collector sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka kini ditahan polisi.

Artikel asli detik

1 Likes

Author: Admin

Tinggalkan Balasan