Menteri Agama Gus Yaqut Sebut Warga Ahmadiyah dan Syiah Harus Dilindungi

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia.

Karena itu, pria yang akrab disapa Gus Yaqut itu menuturkan, tidak ingin ada kelopok bergama, termasuk minoritas Ahmadiyah dan Syiah terusir dari kampung mereka karena perbedaan keyakinan.

“Mereka warga negara yang harus dilindungi,” kata Yaqut di Jakarta dikutip dari Antara pada Kamis (24/12/2020).

Gus Yaqut menambahkan bahwa Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog yang lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada selama ini.

Baca Juga  Keluarga Pastikan Jenazah Syekh Ali Jaber Dimakamkan di Daarul Quran

“Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi,” katanya.

Seperti diketahui, pernyataan Gus Yaqut tersebut menanggapi permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra, agar pemerintah mengafirmasi kelompok minoritas.

Azyumardi menyampaikan itu secara online pada saat forum Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta pada Selasa (15/12/2020).

“Bagi mereka yang memang sudah tersisih dan kemudian terjadi persekusi, itu perlu afirmasi,” kata Azyumardi.

Menurut Azyumardi, afirmasi itu kurang tampak diberikan pemerintah kepada kelompok minoritas.

Baca Juga  Bupati Ungkap Sejumlah Kepala Desa di Aceh Barat Korupsi Dana Desa hingga Rp 15 Miliar

Ia mencontohkan, para pengungsi Syiah di Sidoarjo dan kelompok Ahmadiyah di Mataram, misalnya, mengalami persekusi oleh kelompok Islam ‘berjubah’.

Kasus intoleran itu bukan hanya terjadi di kalangan umat Islam saja, melainkan juga dialami oleh pemeluk agama lain di Indonesia.

Termasuk, kata Azyumardi, saat ada pemeluk agama lain yang ingin mendirikan tempat ibadah.

“Di wilayah yang mayoritas Kristen, itu Katolik susah bikin gereja. Yang mayoritas Katolik, orang Kristen juga susah untuk membangun,” ucap Azyumardi.

Ia berpendapat kelompok dengan relasi yang minim di suatu wilayah akan sulit mendapat restu mendirikan tempat ibadah dari kelompok yang memiliki relasi yang lebih kuat.

Baca Juga  Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

“Ini masalah power relation sebetulnya. Siapa yang merasa dia mayoritas. Jadi, yang begini-begini, power relation yang harus diatur. Bagaimana supaya adil,” katanya.

Lebih lanjut, Azyumardi mengatakan, faktor pemekaran daerah yang kurang diperhatikan oleh pemerintah juga ikut andil menyebabkan permasalahan tersebut.

“Itu saya kira perlu ditata ulang. Bagaimana pihak yang berkuasa ini merasa kurang toleran,” kata Azyumardi.

4 Likes

Tinggalkan Balasan