MallGede Social Napi Mualaf di Penjara Virginia AS Tak Dijatah Makanan Buka Puasa dan Sahur

Napi Mualaf di Penjara Virginia AS Tak Dijatah Makanan Buka Puasa dan Sahur

Para narapidana muslim di penjara Negara Bagian Virginia dilaporkan dilarang berpuasa selama Ramadhan. Ini karena mereka tidak bisa mendapatkan makanan untuk berbuka puasa dan sahur. Beberapa kelompok hak asasi manusia (HAM) di Negeri Paman Sam itu pun meminta pemerintah negara bagian menyelidiki laporan tersebut

Mereka mengirim surat kepada gubernur Virginia, jaksa agung, otoritas lembaga pemasyarakatan, yang isinya menekankan bahwa setiap napi muslim memiliki hak konstitusi untuk berpuasa tanpa dibatasi.

Di penjara Wallens Ridge Virginia, beberapa narapidana muslim diberitahu staf penjara bahwa tidak semua dari mereka bisa memperoleh makanan untuk berbuka dan sahur. Ini karena terlalu banyak muslim yang masuk dalam daftar Ramadhan tahun ini. Penambahan jumlah napi muslim itu terjadi karena banyak dari mereka yang baru memeluk Islam atau mualaf.

Baca Juga  Pria Bertato Pendukung HRS Diamankan di Monas, Polisi: Reaktif COVID-19

“Napi menemukan kenyamanan dalam keiamanan mereka (menjadi muslim). Itu menyumbang sebagian dari jumlah napi muslim yang tinggi,” kata Nimra Azmi, pengacara dari Muslim Advocates, salah satu kelompok yang ikut mendesak pemerintah negara bagian, dikutip dari Arab News, Jumat (1/5/2020).

Baca Juga  MUI Sudah Tetapkan Perkawinan Beda Agama Haram dan Tidak Sah

Sejauh ini belum ada tanggapan dari pemerintah soal surat tersebut. Namun beberapa senator Virginia bejanji akan membantu advokasi untuk menyelesaikan masalah ini.

Pendiri Virginia Prison Justice Network Margaret Breslau mengatakan, kondisi ini terjadi setiap tahun dan tak ada respons dari pemerintah.

“Masalah yang sama terjadi setiap tahun saat Ramadan, dan (tidak ada) tanggapan (dari pejabat),” kata Breslau, yang turut membantu advokasi.

Baca Juga  Kisah Pilu Tukang Becak Dipenjara 15 Tahun karena Salah Bawa Penumpang

Di bawah Amandemen Pertama dan Religious Land Use and Institutionalized Persons Act (RLUIPA), setiap warga negara AS memiliki hak untuk bebas menjalankan agama, termasuk narapidana.

Namun dia menambahkan ada kesulitan mengadvokasi kelompok minoritas. Ini juga terjadi pada kelompok selain muslim.

“Dalam konteks lebih luas, kami telah melakukan yang terbaik untuk mengadvokasi Yahudi Mesianik, Hindu, dan mereka yang mempraktikkan spiritualitas penduduk asli Amerika. Jika Anda beragama selain mayoritas (Kristen), akan menghadapi tantangan,” tuturnya.

 

3 Likes

Author: Admin

Tinggalkan Balasan