Subsidi Gas 3 Kg Diberikan Langsung ke Konsumen Mulai 2022

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah siap menetapkan skema penyaluran subsidi LPG 3 kg langsung kepada orang atau tertutup.

Penyaluran subsidi LPG 3 kg secara tertutup ini juga sudah disarankan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR usai melihat evaluasi pelaksanaan dengan skema terbuka atau subsidi terhadap barang tidak tepat sasaran.

“Secara garis besar yang ingin kami usulkan, adalah transformasi ke subsidi berbasis orang program perlinsos (perlindungan sosial). Dalam konteks LPG misalnya, ini diarahkan ke program perlinsos. Harapannya bisa kita lakukan, kalau nanti sesuai arahan dari Banggar, ini bisa kita lakukan di tahun 2022.

Baca Juga  Kisah Nyata, Orang Ini Ngutang ke 40 Pinjol Dalam Seminggu

Saat ini, subsidi disalurkan dengan sistem terbuka yaitu ke produk yang disubsidi. Sehingga, pengawasan mengenai siapa yang bisa menikmati subsidi tersebut cenderung kendor.

Febrio mengatakan, penyaluran subsidi secara terbuka dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Padahal, pemberian subsidi ini ditujukan kepada kelompok 40% terbawah atau orang miskin.

Baca Juga  China Mau Beli Sarang Burung Walet Rp16 T, Pemerintah Tancap Gas Genjot Produksi

Dia mencatat, sebanyak 36% dari kelompok miskin telah menikmati subsidi LPG 3 kg. Sementara kelompok 40% atas ada sebanyak 39,5% yang menikmati. Dengan begitu terjadi ketidakadilan dalam penyaluran subsidi melalui skema yang lama.

“Kelihatan bahwa yang menikmati subsidi itu adalah orang yang justru yang tidak berhak. Inilah yang kita perbaiki ke depan,” jelasnya.

Lebih lanjut Febrio mengatakan, penyaluran subsidi LPG 3 kg sampai saat ini masih terjadi selisih harga yang cukup tinggi, yaitu sekitar Rp 6.000 sampai Rp 7.000 per tabung. Oleh karena itu, dirinya mengusulkan untuk menerapkan penyaluran subsidi LPG 3 kg diubah menjadi tertutup atau langsung kepada konsumen.

Baca Juga  Tukang Parkir Bakal Ditertibkan, Alfamart Ingin Parkiran Toko Gratis

“Dilakukan dengan perbaikan sistem DTKS, ini dilakukan dengan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka updating, verifikasi, dan validasi data, sehingga datanya semakin reliabel dan akurat,” ungkapnya.

Artikel asli detik

3 Likes

Tinggalkan Balasan